Bedah Buku "Menemani Minoritas" UM Surabaya

Melindungi kaum minoritas yang tertindas menjadi retorika yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Kenyataannya, ramainya wacana tersebut tidak berbanding lurus dengan praksis kehidupan keberagamaan di sisi lain. Sejumlah persekusi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas masih sering terjadi. Buku ini memberikan perspektif baru tentang pentingnya memahami sekaligus melindungi kelompok minoritas sebagai realitas soiologis yang tak terbantahkan dalam kehidupan ini. Kelompok minoritas niscaya ada dan wajib dilindungi keberadaannya; tidak untuk dimusuhi, apalagi dipersekusi.

--Prof. Masdar Hilmy

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

ANALISIS POLITIK: Perkakas Politik

J KRISTIADI

Kompas, 28 Maret 2019

Lusa, 30 Maret 2019, adalah debat keempat kandidat presiden dan wakil presiden. Temanya sangat fundamental dan cukup berat: ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Isu ideologi sangat eksistensial karena besar pengaruhnya terhadap tatanan kekuasaan negara yang beradab dan bermartabat, pemerintahan efektif, serta memberdayakan masyarakat sehingga mampu mewujudkan checks and balances dalam pengelolaan politik yang demokratis.

Sementara itu, isu keamanan sangat kental dimensi internasionalnya juga sensitif dan kusut karena terminologi keamanan dalam konstitusi masih multi-interpretasi. Posisi TNI dan Polri belum maksimal karena ketentuan yang mengatur relasi dua institusi itu tidak sinkron.

Mengingat isu-isu menyangkut gagasan mendasar tentang eksistensi dan daya lenting ideologi bangsa serta praktik kenegaraan pada masa depan, debat merupakan ujian bagi para kandidat untuk menunjukkan otentisitas. Mereka dituntut membuktikan dan meyakinkan masyarakat, bukan hanya sebagai perkakas politik kekuasaan, melainkan negarawan yang mempunyai kompetensi mengelola nilai-nilai luhur bangsa dan mampu mewujudkan dalam kebijakan.

Oleh sebab itu, pemilu, khususnya Pilpres 2019, adalah moment of truth, ujian yang akan mendefinisikan masa depan bangsa dan negara. Pilpres 2019 krusial sebab akan menentukan perubahan paradigmatik dan fundamental nalar berpikir publik: apakah pemilu memperkuat kesepakatan pendiri negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, atau memproduksi tatanan kekuasaan yang mengandalkan dalil-dalil konservatif-transnasional.

Agenda politik bangsa dewasa ini adalah menghadapi praktik berdemokrasi yang semakin menunjukkan arus balik dari aura ”pesta demokrasi”. Kompetisi politik yang seharusnya menjadi festival yang memuliakan peradaban dan kedaulatan rakyat sekadar medan laga perebutan kekuasaan semata.

Suara rakyat yang oleh Cicero (106 SM-43 SM) disebut salus populi supreme lex, kesejahteraan rakyat adalah undang-undang tertinggi, sudah lama diabaikan elite politik. Padahal, masih menurut Cicero, suara rakyat ibaratnya suara Tuhan (vox populi, vox Dei). Suara rakyat memuat harapan, angan-angan, keinginan, aspirasi, hajat, itikad, cita-cita, serta kepercayaan kepada para elite yang dipilihnya.

Sebaliknya, pesta demokrasi cenderung cocok disebut orgy democrazy, pesta pora gila-gilaan dan liar mengumbar hasrat dan nafsu primitif. Kebanyakan politisi justru merenggut kedaulatan rakyat hanya untuk kepentingan subyektif. Perhelatan yang seharusnya merayakan nilai-nilai adiluhung, mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kehidupan bersama serta menyingkirkan kebiadaban telah menjadi medan perburuan kekuasaan yang mengorbankan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ranah politik seakan palagan perebutan kekuasaan oleh makhluk-makhluk kesurupan nafsu kuasa.

Praktik berdemokrasi yang makin melenceng dari nilai-nilai keindonesiaan tampaknya sejalan dengan meningkatnya secara signifikan fenomena konservatisme sektarian dan primordialistik. Meski semula terbatas, potensi itu belakangan semakin mampu melipatgandakan porsi kekuatannya menjadi berarti; karena mendayagunakan secara cerdik sentimen dan emosi primordialistik serta dalil-dalil politik sektarian menjadi ”ideologi” penyebar kebencian.

Ancaman kehidupan bersama semakin serius jika gejala ini dibiarkan. Berkat militansinya, mereka mampu menyusup ke segala arah serta saling bersimbiosis mutualistis dengan elite politik demi kepentingan kekuasaan. Akibatnya, demokrasi membunuh demokrasi. Pengalaman pahit terjadi di banyak negara, terutama pasca-Perang Dunia II. Kematian demokrasi tak perlu kudeta tentara, tetapi justru melalui rute atau prosedur demokrasi (How Democracies Die, 2018).

Kebrutalan dalam menyebarkan kebencian, antara lain, dapat ditemukan dalam artikel ”Resonansi” Ahmad Syafii Maarif (Republika, 12 Maret 2019). Setelah mengungkapkan keprihatinan dan kegelisahan terhadap ekses media sosial menyebar kebencian, beliau menuturkan betapa dirinya dijadikan bulan-bulanan di medsos. Tuturnya: ”…sisi negatif berupa ujaran kebencian dan tudingan kepada saya ada baiknya diketahui publik”.

Beliau menyebutkan umpatan itu mulai dari sebutan orang tua gila, pembela penista, si tua, sudah bau tanah, kecebong, sampai agen PKI kedok ulama, dan sebagainya. Kata-kata tidak senonoh itu dari buku yang mencerahkan karya Dr Ahmad Najib Burhani, Menemani Minoritas, Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah (Gramedia, 2018).

Perlakuan keji terhadap tokoh yang sangat arif dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu menandakan stadium kebencian mencapai tingkat sangat membahayakan eksistensi dan survivalitas bangsa dan negara. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia harus benar-benar cermat dan cerdas menentukan pilihan agar yang terpilih adalah negarawan, bukan mereka yang justru menyodorkan diri menjadi perkakas politik, terlebih perkakas ideologi yang anti-Pancasila.

https://kompas.id/baca/utama/2019/03/28/perkakas-politik/

Bedah Buku di UII

Diskusi & Bedah Buku di STFI Sadra

Diskusi Dan Bedah Buku ‘Menemani Minoritas’ Karya Ahmad Najib Burhani

17 March, 2019 Leave a comment

Jakarta – Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra bekerjasama dengan Ormas Islam Ahlulbait Indonesia (ABI), Komunitas Pembelajar Islam (KUPAS), Gramedia menyelenggarakan talkshow dan bedah buku “Menemani Minoritas” karya Ahmad Najib Burhani  di aula kampus STFI Sadra, Sabtu, 16 Maret 2019.

Bedah buku Menemani Minoritas dihadiri oleh empat orang pembedah, di antaranya Musa al Kadzim (Koordinator KUPAS), Kholid al Walid (Ketua STFI Sadra), Zainal Abidin Baqir (Direktur CRCS UGM), Ahmad Najib Burhani (penulis dan peneliti LIPI), dan dimoderatori oleh Hertasning Ikhlas (Directur YLBHU) Keempat pembedah tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memandang fenomena minoritas.

Penulis, Ahmad Najib Burhani merupakan tokoh muda Muhammadiyah dan peneliti senior LIPI. Berkaitan dengan definisi minoritas, selama ini minoritas dipahami sebagai kelompok yang secara angka stratistik lebih rendah atau lebih sedikit jumlahnya dibandingkan penduduk yang lain. “Namun, bagi akademisi, minoritas adalah secara objektif menempati posisi yang tidak menguntungkan di dalam masyarakat,” kata Najib Burhani.

Najib juga berpendapat bahwa peneliti maupun profesi apa pun perlu terlibat dalam berbagai fenomena sosial. “Tidak boleh berhenti sebagai peneliti. Dia harus bergerak. Ini yang menggerakkan saya untuk menjadi peneliti yang meneliti dan menemani minoritas.”

“Buku ini adalah perpaduan tulisan akademis dan advokasi. Pada debat pertama capres dan cawapres sama sekali tidak disinggung masalah kelompok minoritas. Ini yang memotivasi agar buku ini selesai terbit sebelum masa kampanye selesai. Alasan lain, saat saya meneliti sebuah kejadian memaksa saya harus ikut terlibat dalam advokasi di lapangan.”

Pembicara kedua Zainal Abidin Baqir, menurutnya intoleransi di Indonesia disebabkan oleh konservatifisme agama, berbeda dengan yang di New Zealand karena supremasi kulit putih seperti yang baru terjadi kemarin.

Menurutnya, sejak kapan Syiah atau Ahmadiyah menjadi minoritas? dari dulu hingga sekarang Syiah, Ahmadiyah tetap mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, tetapi dahulu mereka bisa berdialog dengan organisasi semisal NU, Muhammadiya secara publik, sementara sekarang dialog sudah ditutup. Jadi yang lebih bahaya itu tentang meminoritaskan, atau minoritasisasi. Sebetulnya, Menurut Zainal, pelaku yang meminoritaskan itu berasal dari kelompok kecil tapi nyaring dan ada yang memanfaatkannya.

Kholid al Walid mengawali pembicaraanya dimulai dengan pembacaan surat terbuka untuk Presiden terkait Kuriyah korban diskriminasi Syiah Sampang yang meninggal akhir Ramadan lalu yang ditolak jenazahnya di kebumikan di tanah kelahirannya, Sampang Madura. Menurutnya mereka yang berkoar-koar menyudutkan yang minoritas sebenarnya adalah mereka yang minoritas, tetapi mereka difasilitasi karena yang mayoritas itu toleran.

Musa al Kazhim mengapresiasi atas keberanian penulis yang berasal dari Muhamadiyah untuk membela minoritas yang bukan sekedar membela tapi turun lapangan menemani minoritas, menariknya buku ini melihatnya dari sudut pandang teologi, sebagai seorang Muslim yang berasal dari ormas Islam besar Muhammadiyah penulis mempunyai legitimasi untuk membela atas nama Islam minimal dalam konteks Indonesia.

Sebagai penanggap di sesi akhir ada Ahmad Hidayat dari ormas Ahlulbait Indonesia (ABI)  dan berbagai kelompok lain yang hadir. (ASF/Aba Haidar)

Untuk melihat acara ini secara utuh bisa ditonton di Fanspage Ahlulbait Indonesia

https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/diskusi-dan-bedah-buku-menemani-minoritas-karya-ahmad-najib-burhani/

Bedah Buku "Menemani Minoritas" di UII Yogya

Bedah Buku "Menemani Minoritas" di STFI Sandra, Jakarta

Buku berjudul Menemani Minoritas ini bukan saja berisi uraian ilmiah ihwal pentingnya menumbuhkan dialog dan toleransi terhadap minoritas, melainkan pula berisi suatu keberpihakan dan keterlibatan dalam membela yang lemah—sesuatu yang kerap diabaikan kelompok yang menyebut diri sebagai kaum intelektual. Ahmad Najib Burhani, pengarang karya ini, adalah sosok intelektual yang telah menunjukkan keberanian memasuki wilayah yang seringkali dihindari oleh para peneliti yang ingin bermain aman: membela hak-hak minoritas dan kaum lemah.

Lebih dari itu, pengarang berani menyimpulkan bahwa “mayoritas” itu sendiri seringkali patut dicurigai sebagai gerakan minoritas untuk menindas, lantaran dalam kenyataannya homogenitas itu hanyalah mitos. Bahkan, kelompok yang menyebut diri sebagai mayoritas itu sebenarnya tak lebih dari sekelompok minoritas yang gemar kekerasan dan gagap berinteraksi dengan pihak lain dengan cara-cara beradab dan terhormat. 

Dengan bersikap demikian, pengarang buku ini telah memberikan harapan akan munculnya kembali generasi intelektual Islam yang bukan saja pandai menulis dan berbicara tapi juga berani melakukan perbaikan dan melawan ketidakadilan. Apalagi saat ketidakadilan itu hendak memakai kesucian Islam sebagai alat penindasan dan pengendalian. 

--Musa Alkadzim

Wakil Ketua Umum Ormas Islam Ahlul Bait Indonesia (ABI)